1. I.      PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Jadi, dalam UU PPh pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresiasi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan.

  1. II.    PENYUSUTAN
  1. Pengertian Penyusutan

            Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi       menjadi dua golongan yaitu:

  1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan
  2. Harta berwujud yang berupa bangunan

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

  1. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun
  2. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun
  3. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
  4. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun

Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:

  1. Permanen : masa manfaat 20 tahun
  2. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

 

  1. Metode Penyusutan

Asset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat asset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari period eke periode, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut akuntansi komersial, yaitu:

  1. Berdasarkan kriteria waktu
    1. Metode garis lurus
    2. Metode pembebanan angka menurun

1)    Metode jumlah angka tahun

2)    Metode saldo menurun/saldo menurun ganda

  1. Berdasarkan kriteria penggunan
    1. Metode jam jasa
    2. Metode jumlah unit produksi
    3. Berdasarkan kriteria lainnya
      1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok
      2. Metode anuitas

Metode penyusutan menurut ketentuan peundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 UU PPh :

  1. Metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo menurun (declining balance method) untuk Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan
  2. Metode garis lurus untuk Aset Tetap Berwujud Berupa Bangunan.

Penggunaaan metode penyusutan Aset Tetap Berwujud diisyaratkan taat asas (konsisten).

  1. C.   Kelompok Harta Berwujud Dan Tarif Penyusutan

Penurunan kelompok dan tariff penyusutan Harta Berwujud didasarkan pada     pasal 11 UU PPh sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan berdasarkan metode garis lurus

Tarif Penyusutan berdasarkan metode saldo menurun

I. Bukan Bangunan

     Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

     Kelompok 2

8 tahun

12,50%

25%

     Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,50%

     Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

II. Bangunan

     Permanen

20 tahun

5%

-

     Tidak Permanen

10 tahun

10%

-

  1. Contoh Perhitungan Penyusutan

PT Agri Jaya pada bulan Juli 2001 membeli sebuah alat pertanian yang   mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 1.000.000.000,00.          Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut:

Alternatif I : Metode Garis Lurus

            Penyusutan tahun 2001:

6/12 x 25% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 125.000,00

Penyusutan tahun 2002:

25% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Penyusutan tahun 2003:

25% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Penyusutan tahun 2004:

25% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Alternatif II : Metode Saldo Menurun

Penyusutan tahun 2001:

6/12 x 50% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Penyusutan tahun 2002:

50% x (Rp. 1.000.000.000,00 – Rp. 250.000,00) =

50% x Rp. 750.000,00 = Rp. 375.000,00

Penyusutan tahun 2003:

50% x (Rp. 750.000,00 – Rp. 375.000,00) =

50% x Rp. 375.000,00 = Rp. 187.500,00

Penyusutan tahun 2004:

Karena untuk tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku disusutkan sekaligus sehingga penyusutan tahun 2004 adalah:

(Rp. 375.000,00 – Rp. 187.500,00) = Rp. 187.500,00

           

  1. III.   AMORTISASI
  2. A.   Pengertian Amortisasi

Pada UU PPh menggunakan istilah harta tak berwujud tidak dengan asset tetapi mempunyai pengertian yang sama dengan asset dalam SAK. Seperti yang telah dilakukan pada asset tetap berwujud, nilai asset tetap tah berwujud harus juga dilakukan penyusutan yang disebut juga dengan Amortisasi.

Pengertian asset tak berwujud adalah asset tak lancar (non-current asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi asset yang lain (PSAK no 19). Termasuk dalam asset tak berwujud adalah hak paten, Good Will, hak merk.

Harta tak berwujud digolongkan menjadi:

  1. Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
  2. Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun
  3. Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
  4. Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
  1. Metode Amortisasi

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

  1. Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud Dan Tarif Amortisasi

Dalam menghitung amortisasi asset tetap tidak berwujud terlebih dahulu harus dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokkan masa manfaat dan tariff penyusutan terlihat sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortsasi berdasarkan metode garis lurus

Tarif Amortsasi berdasarkan metode saldo menurun

     Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

     Kelompok 2

8 tahun

12,50%

25%

     Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,50%

     Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Penetapan masa manfaat dan tariff amortisasi diatas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Kemungkinan dapat terjadi masa manfaat asset tetap tak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat, sehingga wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat. Sebagai contoh asset tetap tak berwujud masa manfaat sebenarnya 6 tahun, dapat menggunakan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Apabila masa manfaat sebenarnya 5 tahun maka menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun.

  1. Contoh Perhitungan Amortisasi

PT Asti Jaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenixcyle Ltd. selama 4 tahun untuk memproduksi Sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut:

Alternatif I : Metode Garis Lurus

Amortisasi tahun 2001:

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

Amortisasi tahun 2002:

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

Amortisasi tahun 2003:

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

Amortisasi tahun 2004:

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

 

Alternatif II : Metode Saldo Menurut

Amortisasi tahun 2001:

50% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00

Amortisasi tahun 2002:

50% x (Rp. 100.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00)

50% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

Amortisasi tahun 2003:

50% x (Rp. 50.000.000,00 – Rp. 25.000.000,00)

50% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 12.500.000,00

Amortisasi tahun 2004:

Karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan  sekaligus sehingga amortisasi tahun 2004 adalah:

(Rp. 25.000.000,00 – Rp. 12.500.000,00) = Rp. 12.500.000,00

 

  1. Amortisasi Berdasar Metode Satuan Produksi
  1. Hak atau Pengeluaran di bidang Penambangan minyak dan gas bumi

Amortisasi dengan metode satuan produksi diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tariff amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Contoh:

Pada tahun 2001 PT Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 unutk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5.000.000 barel. Produksi bumi tahun 2002 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah:

Tarif amortisasi = (realisasi penambangan : taksiran kandungan) x 100%

= (1.500.000 : 5.000.000) x 100%

= 30%

Amortisasi 2002 = 30% x Rp 1.000.000.000,00

= Rp. 300.000.000,00

Seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasi, maka atas sisa tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

  1. Hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber, dan hasil alam lainnya

Amortisasi dengan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun, diterapakan pada amortisasi atas:

  1. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi
  2. Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan
  3. Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Contoh:

PT DiraWood pada tahun 2002 mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan adalah 20.000.000 ton. Jumlah produksi pada tahun 2002 adalah sebesar 8.000.000 ton. Jumlah yang diamortisasi dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2002 adalah sebesar:

(8.000.000 : 20.000.000) ton x Rp. 1.000.000.000,00 =

40% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00

Jumlah yang telah diamortisasi maksimum adalah 20% dari pengeluaran, maka amortisasi yang diperkenankan hanyalah sebesar 20% x Rp 1.000.000.000,00 = Rp. 200.000.000,00

  1. IV.  REVALUASI (PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP)
    1. A.   Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

            Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan ketentuan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aktiva tetap”.

Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternative pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

  1. B.   Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-Undang Pajak

Berdasarkan Kepmenkeu No.384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen. Pajak No. 29/PJ.42/1998, diatur mengenai:

Yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak tersebut adalah semua kewajiban dari Wajib Pajak yang bersangkutan, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah semua aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan) yang terletak atau berada di Indonesia. Penilaian kembali harus dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Penilaian kembali aktiva tetap dihitung/dilakukan berdasarkan nilai pasar atau  nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka dalam rangka perhitungan pajak. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

  1. C.    Perlakuan Pajak Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva

Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali, terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan. Jika masih terdapat sisa lebih, dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

Contoh:

Pada akhir tahun 2002, PT Sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2002 adalah Rp. 100.000.000,00. Nilai wajar aktiva tersebut adalah Rp 175.000.000,00. Sisa kerugian fiskal tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah Rp 25.000.000,00. Besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar:

Nilai wajar aktiva                                                      Rp. 175.000.000,00

Nilai buku fiskal aktiva                                                   100.000.000,00

Selisih lebih penilaian kembali aktiva                 Rp.   75.000.000,00

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan            25.000.000,00

Selisih lebih setelah kompensasi                                    Rp.   50.000.000,00

PPh = Rp. 50.000.000,00 x 10%

= Rp.   5.000.000,00 (bersifat final)

DAFTAR PUSTAKA

 

Gunadi, 2001, Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan      Pemajakannya, Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2009, Perpajakan, Yogyakarta: ANDI  Yogyakarta.

Suandy Erly, 2001, Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2008, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

About these ads